MAKASSAR — Dalam rangka merespons secara akseleratif cetak biru reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sukses menyelenggarakan kegiatan Konsinyering Persiapan Implementasi Interkoneksi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 5 dan Aplikasi Gaji Berbasis Web (AGW). Kegiatan strategis ini berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 9 hingga 12 Juli 2026, bertempat di MaxOne Hotel, Jl. Taman Makam Pahlawan No.5, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebutuhan Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai instansi vertikal dengan jumlah Satuan Kerja (Satker) dan aparatur yang sangat masif terhadap sebuah lompatan teknologi guna meruntuhkan fragmentasi informasi. Interkoneksi antara SIMPEG secara gate-to-gate dengan Automatic Gateway (AGW) Kementerian Keuangan ini menjadi instrumen strategis untuk memitigasi risiko akurasi belanja pegawai serta menjamin kepatuhan fiskal yang absolut.
Dalam sesi pembukaan, Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN Alauddin Makassar, H. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Pd.I., memberikan sambutan hangat sekaligus reflektif mengenai arah baru tata kelola institusi. Sosok pimpinan yang dikenal sangat humanis dan humble (rendah hati) kepada seluruh kalangan ini menyapa para peserta dengan penuh keakraban, mencairkan suasana forum yang sarat akan agenda teknis-birokratis. Di balik pembawaannya yang bersahaja dan dekat dengan bawahan maupun kolega, mantan Kakanwil Kemenag Sulsel ini menunjukkan ketegasan visi akademis-birokratis yang kuat. Beliau menekankan bahwa integrasi sistem ini bukan sekadar pembaruan perangkat lunak biasa, melainkan sebuah lompatan paradigma dalam memandang administrasi publik di era modern. Menurut pria yang akrab disapa Pak Anwar ini, kegiatan konsinyering tersebut memegang peranan yang sangat fundamental dan krusial bagi masa depan tata kelola kelembagaan. Di tengah tuntutan zaman yang mengharuskan kelincahan (agility) organisasi, interkoneksi SIMPEG–AGW merupakan instrumen strategis yang akan memutus sekat-sekat isolasi data yang selama ini memperlambat proses administratif.
Lebih lanjut, H. Anwar Abubakar menambahkan bahwa akurasi data kepegawaian dan keuangan yang dihasilkan dari sistem terinterkoneksi ini akan menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan strategis universitas, mulai dari pemetaan SDM, perencanaan anggaran, hingga pengembangan mutu akademik. Dengan gaya penyampaiannya yang lugas namun tetap merangkul, beliau menegaskan bahwa institusi akademik seperti UIN Alauddin harus menjadi pelopor dalam mengawinkan ketajaman berpikir akademis dengan efisiensi birokrasi digital. Tokoh yang dikenal dekat dengan lintas generasi ini juga mengingatkan bahwa tanpa data yang terintegrasi, kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran, sehingga konsinyering empat hari ini menjadi investasi besar untuk mewujudkan tata kelola universitas yang baik (good university governance).
Forum konsinyering ini dirancang secara komprehensif untuk menyamakan persepsi dan parameter regulasi antar-Satker, memetakan potensi kendala serta solusi dalam proses migrasi atau sinkronisasi data operasional. Luaran utama dari kegiatan ini adalah menghasilkan sebuah peta jalan (roadmap) persiapan implementasi yang aplikatif, aman, serta akuntabel guna mewujudkan good governance sebelum sistem ini resmi diberlakukan secara nasional. Guna mencapai target tersebut, kegiatan ini menghadirkan narasumber otoritatif yang kompeten di bidangnya, yaitu dari Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II. Selain itu, jalannya workshop teknis ini dipandu oleh Tim Mentor dan Piloting yang berpengalaman, terdiri dari Tim Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku, serta Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Papua Barat.
Ajang konsinyering berskala besar ini dihadiri oleh perwakilan dari 46 Satker lintas sektoral di bawah naungan Kementerian Agama RI. Para peserta tersebut meliputi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha Kementerian Agama RI. Turut hadir pula perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, termasuk kehadiran khusus dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syech Wasil Kediri dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Unsur kediklatan dan litbang juga turut memperkuat forum ini, di antaranya Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keagamaan Makassar, Ambon, Manado, dan Papua, serta Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Akselerasi digital ini genap diikuti oleh Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang bersama-sama berkomitmen penuh mendukung visi Kementerian Agama RI dalam mewujudkan transformasi digital nasional yang transparan dan akurat.